Eisenkot Kecam Kampanye Rasis Netanyahu terhadap Warga Palestina di Israel

Jakarta, Arina.id—Calon perdana menteri Israel,  Gadi Eisenkot, menuduh Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu memicu kampanye rasis dan kekerasan terhadap warga Palestina di Israel selama pemilihan umum.

Kecaman itu disampaikan Eisenkot melalui pernyataan panjang di media sosial X pada Jumat (13/11/2026), di tengah upayanya membentuk pemerintahan baru Israel setelah pemilihan umum pada 27 Oktober lalu.

Eisenkot menyebut warga Arab mencakup sekitar 21 persen dari total populasi Israel. Namun, sejak dimulainya masa kampanye pemilu, kelompok tersebut menghadapi upaya delegitimasi yang menurutnya dipicu Netanyahu dan lingkaran politiknya.

“Warga Arab Israel merupakan 21 persen dari total populasi. Sejak dimulainya kampanye pemilu, mereka menghadapi kampanye delegitimasi yang rasis dan penuh kekerasan, yang dipicu oleh perdana menteri yang akan lengser dan lingkarannya demi kepentingan politik,” tulis Eisenkot dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (14/11/2026),

Ia menegaskan, kepala pemerintahan Israel seharusnya menjadi pemimpin bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak memberikan suara kepadanya.

“Perdana Menteri Israel adalah perdana menteri bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya,” ujarnya.

Eisenkot juga menyebut warga Arab sebagai bagian dari sejarah Israel. Menurutnya, upaya meminggirkan dan mencemarkan nama baik suatu kelompok masyarakat secara kolektif merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik dengan perwakilan partai-partai Arab merupakan hal yang sah. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mendiskreditkan seluruh komunitas.

“Seseorang boleh tidak setuju dengan perwakilan partai-partai Arab, bahkan merasa sangat tidak suka terhadap sebagian dari mereka. Namun, seseorang tidak boleh dan tidak seharusnya membiarkan seluruh kelompok masyarakat difitnah,” tegasnya.

Pernyataan Eisenkot muncul setelah Netanyahu dan sekutunya berulang kali melontarkan tuduhan kecurangan pemilu terhadap partai-partai yang didominasi warga Arab. Namun, tuduhan tersebut tidak terbukti dan telah ditolak oleh otoritas pemilu Israel.

Netanyahu juga berulang kali mengkritik partai-partai Arab karena dinilai tidak bersedia menyebut Hamas sebagai organisasi teroris setelah serangan pada 7 Oktober 2023. Padahal, para pemimpin partai Arab tersebut telah mengecam serangan yang dipimpin Hamas.

Upaya Membentuk Pemerintahan Baru

Selain menyoroti diskriminasi terhadap warga Arab, Eisenkot tengah berupaya membentuk pemerintahan baru setelah hasil pemilu Israel belum menghasilkan mayoritas yang cukup bagi satu blok politik.

Dalam pemilihan 27 Oktober 2026, koalisi empat partai yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara itu, blok sayap kanan dan keagamaan Netanyahu meraih 53 kursi di parlemen Israel atau Knesset yang memiliki 120 kursi.

Adapun partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel memperoleh total 19 kursi, menjadi perolehan tertinggi mereka. Dukungan kelompok tersebut berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan baru.

Presiden Israel Isaac Herzog telah memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan setelah berkonsultasi dengan berbagai partai politik. Dua partai yang mewakili warga Arab turut merekomendasikan Eisenkot untuk menggantikan Netanyahu.

Meski demikian, Eisenkot masih menghadapi tantangan dalam membangun koalisi. Ia sebelumnya menyatakan tidak akan membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab, meskipun dukungan mereka dapat memperkuat mayoritas parlemen.

Eisenkot menyatakan ingin segera menyelesaikan upaya pembentukan pemerintahan darurat yang stabil. Ia juga membuka kemungkinan menjalin kerja sama dengan sejumlah blok politik untuk memenuhi mandat tersebut.

Di sisi lain, salah satu sekutu politik sayap kanan Eisenkot, Avigdor Lieberman, menyatakan akan menarik dukungan apabila warga Arab Israel dilibatkan dalam pemerintahan.

Eisenkot sendiri memiliki waktu enam pekan untuk membentuk pemerintahan baru. Jika gagal, mandat tersebut dapat diberikan kepada anggota parlemen lainnya, yang berpeluang kembali jatuh ke tangan Netanyahu.