Jakarta, Arina.id—Penerapan">Arina.id—Penerapan standar perdagangan dan keberlanjutan oleh negara-negara Eropa terhadap industri kelapa sawit dinilai tidak adil dan berpotensi merugikan jutaan petani kecil di negara-negara produsen termasuk Indonesia.
Persoalan ini menjadi sorotan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno dalam Special Address pada pembukaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali.
Menurut Arif, tekanan internasional terhadap komoditas sawit tidak hanya berdampak pada perusahaan perkebunan, tetapi juga mengancam penghidupan petani kecil yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok minyak sawit dunia.
“Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” tegas Arif dalam forum tersebut, dikutip dari laman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Sabtu 14 November 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan estimasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat sekitar tujuh juta pekebun kecil di berbagai negara yang berkontribusi hingga 40 persen terhadap total produksi minyak sawit dunia.
Di Indonesia, lebih dari 40 persen luas perkebunan kelapa sawit dikelola oleh pekebun rakyat. Hampir tiga juta pekebun menggantungkan penghidupannya pada komoditas tersebut.
Kontribusi petani kecil juga terlihat di negara produsen lainnya. Malaysia memiliki sekitar 500 ribu pekebun kecil. Sementara di Nigeria, petani menyumbang lebih dari 80 persen produksi sawit. Adapun di Kolombia, sekitar tiga dari empat produsen kelapa sawit berasal dari kelompok pekebun skala kecil.
Arif mengidentifikasi empat bentuk tekanan yang dihadapi industri kelapa sawit di pasar internasional, yakni regulasi, tarif perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan narasi negatif.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah persyaratan pembiayaan dari sejumlah lembaga keuangan Eropa terhadap sektor perkebunan sawit. Ia menilai terdapat ketimpangan ketika industri sawit menghadapi persyaratan lingkungan dan keberlanjutan yang ketat, sementara sektor industri lain tidak selalu mendapatkan perlakuan serupa.
Arif membandingkan persyaratan pembiayaan terhadap petani sawit dengan industri persenjataan. Menurutnya, petani sawit dituntut membuktikan bahwa kegiatan usahanya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, sedangkan pembiayaan industri persenjataan dinilai lebih banyak bertumpu pada kelayakan kredit dan kemampuan membayar pinjaman.
Selain pembiayaan, persoalan lain yang dihadapi petani adalah meningkatnya persyaratan administratif dalam perdagangan internasional. Petani dan pelaku usaha sawit dituntut menyediakan data ketertelusuran rantai pasok (supply chain traceability), pemetaan geolokasi lahan, hingga dokumen legalitas perkebunan.
Persyaratan tersebut bertujuan memastikan asal-usul produk dan membuktikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak berasal dari kegiatan deforestasi. Namun, kemampuan memenuhi ketentuan itu tidak sama antara perusahaan besar dan pekebun rakyat.
Petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, pendampingan, dan pembiayaan berpotensi menghadapi beban kepatuhan lebih besar. Apabila tidak mampu memenuhi persyaratan, produk mereka berisiko kehilangan akses ke pasar tertentu. Kondisi ini juga dapat memengaruhi akses petani terhadap pembiayaan dan kemitraan dalam rantai pasok.
Arif juga menyoroti hubungan antara pendanaan publik Eropa, aktivitas sejumlah organisasi nonpemerintah (LSM), dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan perdagangan minyak sawit.
Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan ketika organisasi yang mengampanyekan pembatasan sawit menerima pendanaan dari sumber publik Eropa sekaligus melakukan advokasi kepada regulator.
Menurutnya, prinsip uji tuntas (due diligence) dalam perdagangan internasional semestinya diterapkan secara konsisten kepada seluruh pihak, bukan hanya dibebankan kepada produsen dan petani sawit.
“Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi,” ujarnya.
Sumber PilihanEditor: Suci
