Indonesia itu tanah yang terberkati. Konon, orang Arab takjub saat melihat Bumi Pertiwi karena rupanya nyaris seperti surga. Sungai-sungai mengalir, taman-taman hijau terhampar, buah-buahan melimpah, pohon-pohon rindang tumbuh subur, dan udara sejuk menghuni setiap jengkalnya.
Itu hanya gambaran sekelumit tentang Indonesia, belum ditambah deskripsi tentang keramahan, kekayaan budaya, kuliner, bahasa, dan keanekaragaman suku yang tersebar di setiap sudut wilayah. Intinya, Indonesia adalah negeri kaya-raya di atasnya negeri makmur, subur, dan berlimpah.
Jangan heran, tercipta ratusan lagu menggambarkan keelokannya. Salah satu dendang yang masyhur di telinga bertajuk Kolam Susu (1970) gubahan Koes Plus:
Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai, tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Tak berhenti di lagu, film-film juga berseliweran memuji keindahan Indonesia lewat gambar bergerak. Humba Dreams (2019) garapan Riri Riza adalah salah satu karya yang menyuguhkan kekayaan alam dan budaya daerah Sumba, NTT. Daftar judul lagu dan film lainnya mengantri untuk disebut karena kekayaan Indonesia memang tak ada habisnya.
Namun, kini keelokan itu mulai dipertanyakan. Sejauh mana kekayaan Indonesia berdampak pada kehidupan rakyatnya? Apakah segunung pujian itu turut menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi rakyat kecil? Wallahualam.
Akhir-akhir ini media sosial dibanjiri banyak kritik dan ketidakpuasan warga lokal atas gebrakan pemerintah. Muncul dukungan pada tagar #KaburAjaDulu. Konon, respons itu mengandung arti keinginan banyak orang untuk pindah negara lantaran kondisi Indonesia semakin runyam. Rakyat merasa terus ditekan hingga titik nafas terakhir, terutama lewat kebijakan-kebijakan yang makin tidak adil.
Sarkasme yang Gagal Ditangkap Pejabat Negara
Bahlil, Menteri ESDM Indonesia menanggapi tagar #KaburAjaDulu dengan mempertanyakan jiwa nasionalisme rakyat dan menyinggung perjuangan kemerdekaan.
Wamen Kemenaker, Immanuel Ebenezer malah mengimbau agar WNI yang telah pergi untuk tidak lagi kembali ke Indonesia. “Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi," ucapan Immanuel dalam Tempo (17/2/2025).
Saya heran dengan cara berpikir para pejabat negara. Untuk masalah sejelas dan seterang ini pun, telinga dan mata mereka masih ditutup. Tagar #KaburAjaDulu sebenarnya mengandung maksud jeritan masyarakat akan kondisi yang sedang dialami. Hastag itu mewakili perasaan jutaan orang yang merasa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat gamblang ada pokok pikiran yang menjamin kesejahteraan rakyat. UUD 1945 pasal 28 sampai 34 juga membabarkan hak-hak warga negara Indonesia: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk bekerja dan perlakukan yang adil, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Hak-hak rakyat yang tertuang dalam amanat undang-undang tersebut sayangnya makin sulit digapai. Rakyat merasa yang terjadi adalah sebaliknya. Pendidikan kian mahal, mencari pekerjaan pelik, PHK makin berseliweran, dan kebutuhan pokok semakin mahal. Indonesia terasa tidak seperti surga tetapi serupa neraka yang mengandung rasa sedih, khawatir, dan putus asa.
Konteks tersebut yang seharusnya ditangkap oleh para petinggi agar protes masyarakat bisa direspon dengan tepat. Sayangnya, sulit sekali membuka mata para pejabat untuk melihat subteks yang ada pada tagar #KaburAjaDulu. Mereka masih melihat tagar itu hanya sebatas teks. Alih-alih melakukan introspeksi terkait kebijakan dan melakukan evaluasi secara mendalam, jawaban yang diberikan malah blunder.
Semestinya pemerintah tidak menganggap seruan tagar #KaburAjaDulu sebagai hal remah. Hastag ini punya pengaruh yang besar bagi masa depan Indonesia. Gerakan itu bisa meningkatkan jumlah brain drain, yaitu fenomena ketika orang-orang terpelajar atau profesional meninggalkan negaranya untuk menetap di luar negeri. Brain drain bisa merugikan negara asal karena putra putri terbaik bangsa, berguguran satu persatu ke negeri orang.
Kompas (17/2/2025) menuliskan kalau brain drain adalah permasalahan serupa gunung es. Jika fenomena ini digali lebih jauh, maka akan terlihat permasalahan ekonomi yang menyokong. Fenomena ini terjadi akibat gagalnya negara dalam menyiapkan pekerjaan yang layak dan memadai bagi rakyat, terutama generasi muda, baik itu golongan pekerjaan high skill maupun low skill.
Saya yakin, jika kondisi Indonesia terus-menerus dibiarkan seperti ini, Indonesia emas yang digadang-gadang akan terjadi pada tahun 2045 akan berbelok menjadi Indonesia lemas. Bayangkan, sekelas dosen saja harus ‘mengemis’ di jalan membawa pengeras suara untuk meminta tunjangan kinerja (tukin) agar dicairkan. Padahal bukan rahasia umum lagi kalau pendidikan adalah pilar dari sebuah negeri.
Itu baru satu persoalan, masih ada segunung lagi yang dihadapi rakyat. Semuanya terasa pelik. Barangkali pemerintah mesti banyak melakukan refleksi pada tubuh internalnya. Tak melulu harus dalam balutan suasana formal yang kerap memakan banyak anggaran. Menonton film, mendengar lagu, atau membaca buku bisa dijadikan pilihan.
Berikut saya berikan salah satu referensi puisi dari buku Joko Pinurbo bertajuk Ibu Pertiwi. Bisa dinikmati sembari memantau persediaan gas melon:
Ke manakah hutan, sawah
ladang, dan kebun kami, Ibu?
Sebagian menjadi hidangan
di meja makan.
Sebagian menjadi pesta pora.
Sebagian menjadi air mata.
Sebagian menjadi
bilur di punggung petani.
Sebagai menjadi
saldo minus tabungan kami.
Editor:
