Jakarta, Arina.id — Tahun 2025 menjadi titik balik pahit bagi rakyat Indonesia. Dalam rentang 11 bulan bencana ekologi mencapai angka kritis, memaksa kembali sikap terhadap lingkungan.
Data BNPB yang menunjukkan 2.726 bencana adalah rapor merah yang menelanjangi kegagalan kita dalam menjaga lanskap. Ini bukan sekadar cuaca buruk, ini adalah sinyal sistemik bahwa tekanan terhadap ekosistem telah mencapai ambang batasnya.
November 2025, bencana akibat deforestasi dan degradasi lahan, ditandai dengan serangkaian banjir bandang dan longsor masif di kawasan Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh merenggut nyawa 1.135 orang.
Sebanyak 489.864 masih mengungsi terjebak akses jalan yang dipenuhi lumpur tebal, kayu gelondongan dan hujan yang terus datang. Sementara masih ada lebih dari 173 jiwa belum ditemukan.
Ratusan desa terendam banjir dan infrastruktur vital terputus. BNPB mencatat, 157.838 rumah rusak akibat banjir Sumatra.
Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 1,9 ribu unit. Fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 200 unit. Fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 875 unit, rumah ibadah 806 unit, gedung perkantoran 291 unit, dan jembatan 734 unit.
Bencana ini lebih dari Tsunami, bantuan pemerintah yang lambat dalam penanganan membuat warga kecewa. Padahal korban tewas dipengungsian terus berjatuhan.
Di Aceh, warga melambaikan bendera putih disepanjang jalan sebagai protes penanganan yang lamban dari pemerintah.
Pemerintah justru tak mengindahkan masukan-masukan warga hingga pakar untuk menetapkan sebagai bencana nasional yang dapat membuka jalan bantuan dari asing.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah sudah mengucurkan dana sekitar Rp268 miliar untuk provinsi terdampak bencana di Sumatra. Bantuan tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
"Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan," katanya.
Mendagri juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum. Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatra Utara, dan 600 unit di Sumatra Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
"Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana," ujarnya.
Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo menilai fenomena ini kombinasi faktor alam dan ulah manusia berperan di baliknya.
Kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam pandangan Hatma, telah menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem hulu untuk meredam curah hujan tinggi. Hilangnya tutupan hutan berarti hilang pula fungsi hutan sebagai pengendali daur air kawasan melalui proses hidrologis intersepsi, infiltrasi, evapotranspirasi, hingga mengendalikan erosi dan limpasan permukaan yang akhirnya memicu erosi masif dan longsor yang menjadi cikal bakal munculnya banjir bandang.
"Padahal, hutan di wilayah hulu DAS berperan vital sebagai penyangga hidrologis. Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai," kata Hatma dikutip dari laman resmi UGM, Jumat (26/12/2025).
Berbagai hasil penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatra menunjukkan kemampuan hutan untuk menahan dan menampung air hujan di tajuk (intersepsi) mencapai 15-35% dari hujan.
Sementara itu dengan permukaan tanah yang tidak terganggu, mampu memasukkan air ke dalam tanah (infiltrasi) hingga 55 persen dari hujan, sehingga limpasan permukaan (surface runoff) yang mengalir ke badan sungai hanya tersisa 10-20 persen saja.
Belum lagi kemampuan hutan untuk mengembalikan air ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi yang bisa mencapai 25-40 persen dari total hujan.
Dengan demikian, hutan menjaga keseimbangan siklus air, mencegah banjir di musim hujan sekaligus menyediakan aliran dasar saat musim kering. Sebaliknya, ketika hutan hulu rusak atau gundul, siklus hidrologi alami itu ikut terganggu dan semua fungsi hutan berpotensi hilang.
"Peran hutan untuk intersepsi, infiltrasi dan evapotranspirasi akan hilang. Air hujan yang deras tak lagi banyak terserap karena lapisan tanah kehilangan porositas akibat hilangnya jaringan akar. Akibatnya, mayoritasi hujan menjadi limpasan permukaan yang langsung mengalir deras ke hilir,” ucapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membangun dan memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana. Biaya yang dibutuhkan diperkirakan Rp 51,82 Triliun.
Kepala BNPB Suharyanto yang melaporkan langsung hal ini ke Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Minggu (7/12/2025) malam.
"Secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun," lapor Suharyanto ke Prabowo.
Aceh yang paling besar membutuhkan bantuan dengan jumlahnya sekitar Rp 25,41 triliun. Suharyanto mencatat ada sekitar 37.546 rumah warga di Aceh yang mengalami rusak berat, termasuk hilang tersapu banjir bandang.
Anggaran juga diperlukan untuk perbaikan jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas. Termasuk juga kerugian lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak dan perkantoran.
"Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," tutur Suharyanto.
Untuk di wilayah di Sumatra Barat, dibutuhkan Rp 13,52 triliun untuk pemulihan. Sementara itu untuk Sumatra Utara perkiraannya butuh dana pemulihan sekitar Rp 12,88 triliun.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
