Arina.id -- Jumlah peserta kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025, bakal diikuti 456 kepala daerah dari sebagian besar wilayah Indonesia.
Menurut Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri RI, total jumlah peserta retret kali ini seharusnya mencapai 503 orang kepala daerah. Namun demikian peserta yang sudah dikonfirmasi hadir baru mencapai 456 orang, dan 47 lainnya belum dipastikan.
"Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah, artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi. Seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir, tentu kita izinkan," ucap Bima Arya, dikutip dari Antaranews, Jumat (21/2/2025).
Para peserta kegiatan retret yang diketahui memiliki kondisi tertentu memang diberikan tanda gelang merah. Mereka sejatinya tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan, namun dengan pengawasan dan dispensasi untuk kegiatan tertentu.
Dikonfirmasi oleh Bima, sampai saat ini sudah ada 6 orang kepala daerah yang sudah menyampaikan surat izin tidak mengikuti kegiatan, dengan alasan sakit.
"Dari 6 kepala daerah itu karena memang sakit jadi dapat memahami ketidakhadiran mereka," jelas Bima.
Bima menambahkan, karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program pemerintah daerah dapat berjalan selaras dengan program pusat. Maka bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir, mesti ada penggantinya.
"Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga stakeholder kabupaten atau kota masing-masing, oleh karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya," imbuhnya.
Kegiatan retret bagi para kepala daerah yang akan berlangsung di Akmil Magelang, sempat menjadi polemik hangat beberapa hari ini.
Pasalnya pihak PDI Perjuangan lewat Ketum Megawati Soekarnoputri mengintruksikan agar para kepala daerah yang dusung partai tersebut tidak mengikuti kegiatan retret.
Dr. Ahmad Atang, Msi sebagai pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang menilai sikap yang ditunjukkan Ketum PDIP terkait kegiatan retret di Magelang, sebagai sebuah bentuk penggembosan atau pembangkangan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo.
"Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak menghadiri pembekalan/retret di Akmil Magelang merupakan bentuk pembangkangan dan penggembosan terhadap program presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai reaksi partai terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK atas kasus Harun Masiku," jelas Ahmad Atang, dikutip dari Antaranews.
Sumber PilihanEditor: A. Sentosa
