Kongres AS Loloskan RUU Sanksi Besar-besaran terhadap Rusia

Washington DC, Arina.id — Kongres Amerika Serikat (AS) mengesahkan paket sanksi baru terhadap Rusia pada Rabu (16/9/2026), sebagai upaya menekan Moskow terkait perang di Ukraina.

DPR AS yang dikuasai Partai Republik meloloskan paket tersebut dengan suara 262-159. Keputusan itu menjadi persetujuan terakhir Kongres sebelum rancangan undang-undang (RUU) tersebut dikirim kepada Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani.

Trump sebelumnya menyatakan akan menandatangani RUU tersebut. Paket sanksi itu juga telah disetujui Senat AS dengan suara 86-11 pada bulan lalu.

Mengutip laman channelstv.com, RUU tersebut menargetkan sektor energi dan pertahanan Rusia, Presiden Vladimir Putin dan sejumlah pejabat senior, serta armada kapal tanker yang disebut shadow fleet yang digunakan untuk menghindari sanksi negara-negara Barat.

Selain itu, RUU memberikan kewenangan kepada Trump untuk mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap pembeli utama minyak dan gas Rusia, termasuk kemungkinan terhadap China dan India.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi pendapatan yang digunakan Moskow dalam membiayai perang di Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut pengesahan RUU tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada anggota Kongres AS.

RUU tersebut merupakan “alat yang sangat kuat yang dapat menghentikan perang teroris ini dan membawa Rusia ke titik di mana mereka harus berdamai,” tulis Zelensky dalam sebuah pernyataan.

“Pemberian sanksi harus kuat sehingga semua upaya perdamaian—termasuk upaya diplomatik bersama kami dengan Amerika Serikat, Eropa, dan sahabat-sahabat lainnya—dapat berhasil,” tambahnya.

Tekanan terhadap Putin
RUU tersebut juga menyasar perusahaan dan pihak asing yang mendukung militer Rusia serta memperluas sanksi yang berkaitan dengan Iran.

India pada Kamis (17/9/2026) menyatakan akan tetap membeli minyak melalui sumber yang beragam dan berdasarkan perkembangan dinamika pasar.

Rusia merupakan salah satu mitra strategis dan pemasok militer penting bagi India.

Pengesahan RUU tersebut memunculkan perbedaan sikap di kalangan anggota Partai Demokrat. Mayoritas Demokrat mendukung Ukraina, tetapi sebagian menolak memberikan kewenangan perdagangan yang lebih besar kepada Trump.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat Gregory Meeks menyebut RUU tersebut memiliki kelemahan serius.

“Pengacara Gedung Putih menyusun teks saat ini untuk memaksimalkan kewenangan Presiden Trump dalam mengenakan pajak impor baru kepada rakyat Amerika, dan meminimalkan kewajiban untuk benar-benar menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia atau pihak-pihak yang membantunya,” katanya.

Meski demikian, puluhan anggota Demokrat mendukung RUU tersebut. Dukungan mereka mengimbangi penolakan dari sejumlah anggota Partai Republik yang keberatan terhadap sanksi dengan alasan prinsip pasar bebas atau sikap nonintervensi.

Para pendukung RUU menilai tekanan ekonomi yang lebih kuat diperlukan karena invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina telah memasuki tahun kelima dan belum menunjukkan adanya penyelesaian damai.

Pemungutan suara di DPR AS juga disambut kelompok pendukung Ukraina. Mereka menyoroti serangan Rusia yang masih berlangsung, termasuk serangan pesawat nirawak pada Rabu terhadap transportasi sipil di wilayah selatan Ukraina yang menurut pejabat Kyiv menewaskan lima orang.

Trump selama ini cenderung mempertahankan kendali atas kebijakan sanksi dan tarif dibandingkan menyerahkan kewenangan tersebut kepada Kongres. Sikap tersebut turut menyebabkan pengesahan RUU tertunda selama lebih dari setahun.

RUU tersebut sebelumnya didorong Senator Republik Lindsey Graham sejak April 2025. Graham meninggal dunia secara mendadak pada Juli 2026.

Pemungutan suara di DPR berlangsung menjelang anggota Kongres meninggalkan Washington untuk berkampanye menghadapi pemilihan paruh waktu (midterm elections) pada November 2026.

“Setelah RUU ini segera ditandatangani dan menjadi undang-undang, kami berharap penegakan yang kuat dari AS untuk akhirnya menghentikan aliran dana ke kas perang Kremlin,” kata Svitlana Romanko, Direktur Eksekutif kelompok lobi energi Ukraina Razom We Stand.

“Setiap hari penundaan berarti satu hari lagi bagi kami di Ukraina harus menguburkan lebih banyak orang,” ujarnya.