Dark
Light
Dark
Light

Setelah 18 Tahun Mandek, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Mandek, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

Arina.id – Setelah tertunda selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat persetujuan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan terlebih dahulu menanyakan apakah RUU Perampasan Aset dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008. Selama hampir dua dekade, regulasi tersebut menjadi salah satu agenda legislasi yang terus dinantikan publik, terutama dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir. Dari jumlah tersebut, 254 anggota hadir secara langsung dalam rapat paripurna.

Rampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan di tingkat Komisi III DPR bersama pemerintah.

Pada Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi di DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasan, Komisi III DPR juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, pakar, serta organisasi untuk menyerap masukan terhadap substansi regulasi.

Atur Perampasan Aset dan Perlindungan Korban

Salah satu substansi penting dalam RUU Perampasan Aset adalah penguatan mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Regulasi ini juga mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta mekanisme pengembalian aset kepada korban tindak pidana.

Selain perkara korupsi, pembahasan RUU tersebut turut mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak terhadap masyarakat luas.

Salah satu contohnya adalah praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.

Habiburokhman menyebut pengaturan tersebut diperlukan agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.

RUU tersebut juga mengatur pengelolaan aset sitaan atau rampasan melalui badan yang memiliki kompetensi khusus. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dengan persetujuan DPR dalam rapat paripurna tersebut, perjalanan panjang RUU Perampasan Aset sejak 2008 akhirnya mencapai tahap pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus memberikan perlindungan lebih luas kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.


Editor: Muhammad Zunus
Al-Quran Digital

Berita Lainnya

Hadits Online

Terbaru Lainnya

logo