Arina.id - Pemerintah terus mendorong realisasi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampai saat ini Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk mendanai program MBG hingga 8 September 2025.
Realisasi anggaran tersebut setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun. Anggaran yang sudah digelontor pemerintah itu saat ini telah digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
Seperti disampaikan Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Senin kemarin, 22 September 2025, "makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)."
Seperti dikutip dari Antara, Nazara menambahkan bahwa alokasi anggaran akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.
Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Kemudian diikuti Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan mengalihkan anggaran MBG apabila penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025. "Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya," katanya.
"Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya menambahkan.
Ia menegaskan, meski presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.
"MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," ujarnya.
DPR Ungkap Temuan Dugaan 5000 Dapur Fiktif
Sementara itu, berbagai masalah dalam realisasi MBG juga mencuat ke publik. Misalnya sorotan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. Ia mengungkap dugaan 5.000 dapur fiktif dalam pelaksanaan MBG. Isu ini muncul setelah berbagai kasus keracunan massal juga mencuat. Oleh sebab itu Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistem verifikasi.
"Laporan di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan role back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik," ungkap Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin 15 September 2025.
Nurhadi menyebut temuan tersebut tidak bisa dianggap remeh sebab program MBG telah menyerap anggaran cukup besar. "Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan," kata Nurhadi.
Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalukan audit kinerja dan keuangan jika terbukti ada penyimpangan, wajib tindak tegas mengingat program MBG investasi jangka panjang. "MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis," jelasnya.
Akan tetapi temuan itu dibantah BGN. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan dugaan dapur MBG fiktif muncul dari usulan titik SPPG yang sudah terdaftar dalam mitra namun belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.
"Semua SPPG operasional terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG," kata Sony dalam pernyataan resminya. Sony memastikan dana MBG tidak dicairkan tanpa mekanisme resmi. Pencairan hanya bisa dilakukan lewat akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
