Jakarta, Arina.id—Aksi protes para pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Prancis terus meluas. Bermula dari aksi yang dilakukan di sebuah sekolah di pinggiran Paris sekitar dua pekan lalu, gerakan tersebut berkembang menjadi pemaksaan nasional yang melibatkan puluhan hingga ratusan ribu orang pada Selasa (6/10/2026).
Para pelajar memprotes buruknya kondisi sekolah dan menuntut sistem pendidikan. Sejumlah kebutuhan mereka antara lain penggantian guru yang absen, perbaikan fasilitas sekolah, waktu istirahat makan siang yang lebih panjang, serta perubahan durasi hari sekolah.
Aksi tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok pekerja. Al Jazeera melaporkan, serikat petani, pekerja sektor energi, dan guru ikut bergabung dalam pembekuan di berbagai wilayah Prancis.
Namun, aksi yang sebagian besar berlangsung damai itu juga terjadi bentrokan sporadis antara demonstran dan aparat keamanan. Sejumlah pengunjuk rasa melemparkan benda ke arah polisi, yang kemudian membalas dengan menembakkan gas air mata.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sedikitnya 488 orang ditangkap dan 43 anggota aparat keamanan terluka dalam aksi pada Selasa. Sementara itu, Kementerian Kehakiman menyatakan lebih dari 1.800 orang akan dibutuhkan, termasuk 1.483 anak di bawah umur.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengecam kekerasan dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi tindakan yang merusak fasilitas sekolah maupun menyerang guru dan aparat.
“Membakar gedung sekolah tidak memperbaiki kondisi bangunan sekolah. Menyerang guru tidak membantu menggantikan posisi guru,” kata Lecornu di hadapan parlemen, dilansir AFP .
Lecornu juga membantah tudingan bahwa pemerintah memerintahkan tindakan represif terhadap para demonstran. “Sebuah ketegasan,” tegasnya.
Pemerintah kemudian menangguhkan kegiatan belajar di sekolah menengah di seluruh Prancis hingga akhir pekan. Kebijakan tersebut disebut bertujuan memberi ruang kepada kepala sekolah, guru, dan siswa untuk membahas masalah pendidikan melalui mekanisme “demokrasi internal”.
Lecornu juga memerintahkan para menteri untuk menanggapi tuntutan para pelajar paling lambat akhir Oktober. Pemerintah juga membuka kemungkinan memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah yang sudah tua.
Namun, kemampuan pemerintah memenuhi tuntutan tersebut masih diperiksa karena kondisi keuangan negara. Prancis tengah menghadapi tekanan anggaran dan beban utang yang besar.
“Prancis dililit utang; Prancis mengalami krisis anggaran yang nyata. Dari mana uang itu akan datang untuk mengalokasikan anggaran ke layanan publik?” kata Natacha Butler dari Al Jazeera saat melaporkan di Paris.
Di tengah eskalasi aksi, bentrokan juga menyebabkan sejumlah pelajar terluka. Lecornu menyebut sedikitnya 215 remaja mengalami luka selama rangkaian protes.
Pada Senin (5/10/2026), seorang remaja berusia 15 tahun dilaporkan mengalami putus tangan dalam tabrakan antara pelajar dan polisi di Lens, Prancis utara. Pemerintah menyebut sekitar 200 hingga 250 demonstran melemparkan benda ke arah aparat dalam kejadian tersebut.
Gelombang protes yang awalnya muncul di salah satu kawasan termiskin di pinggiran kota Paris itu kini berkembang menjadi gerakan nasional. Selain menuntut perbaikan fasilitas dan sistem pendidikan, para pelajar juga menghadapi persoalan lebih luas terkait kualitas layanan publik dan keterbatasan anggaran pemerintah.
Sumber PilihanEditor: Suci
