Jakarta, Arina.id—Wakil Presiden Ke-12 RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH Ma’ruf Amin, menegaskan alasan mengapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memilih menjadi lembaga negara.
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pada sesi Rapat Pleno Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dewan Pimpinan MUI dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) XI di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
MUI, kata dia, bukan oposisi maupun corong kekuasaan, melainkan shadiqul hukumah atau mitra pemerintah dalam urusan kebangsaan, serta khadimul ummah yang berkhidmat untuk umat. Dengan prinsip itu, MUI menjaga keseimbangan antara peran keulamaan dan kontribusi kebangsaan.
Terkait sikap MUI yang tidak memilih menjadi lembaga negara, KH Ma’ruf menjelaskan alasannya secara gamblang. Jika MUI berstatus lembaga pemerintah, maka segala sesuatu yang disampaikan pemerintah akan otomatis wajib dibenarkan oleh MUI.
“Kalau jadi lembaga pemerintah, apa pun yang dikatakan oleh pemerintah harus diiyakan. Salah benar apa pun yang dikatakan oleh pemerintah dibela,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa MUI tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, MUI berkewajiban memberikan nasihat dan pandangan keagamaan dalam kebaikan.
“MUI tidak memposisikan diri sebagai anti pemerintah,” katanya menegaskan.
Dalam kesempatan tersebut, KH Ma’ruf Amin menyoroti adanya upaya-upaya pelemahan dan pemindahan peran ulama dari posisinya yang strategis. Karena itu, MUI menurutnya harus terus memperkuat dan meneguhkan peran ulama di tengah masyarakat.
“Penguatan itu tidak cukup hanya dengan konsep, tetapi juga aksi. Konsep tanpa aksi adalah ilusi. Aksi tanpa konsep adalah sensasi. Tanpa konsep dan aksi omon-omon,” ujarnya.
Ia memberi contoh, penguatan dapat dilakukan melalui kaderisasi ulama yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa MUI harus terus menjaga marwah keulamaan, memperkuat kapasitas lembaga, serta tetap berdiri sebagai penuntun umat dan mitra negara dalam mewujudkan kemaslahatan nasional.
Dalam kesempatan tersebut Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan MUI masa khidmat 2020-2025 yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar diterima tanpa ada catatan oleh seluruh peserta Munas.
Pada kesempatan tersebut KH Anwar Iskandar berharap ulama terus mampu menjaga kerukunan dan persatuan. Dengan berbagai ragam pemahaman dan amaliah namun Indonesia tetap damai.
"Seberat apapun tantangan kalau kapital berupa persatuan kita pertahankan InsyaAllah akan senantiasa dirahmati Allah. Yadullah maal jamaah, Allah bersama kita kalau kita semuanya bisa bersatu," katanya.
Editor:
