Arina.id - Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menguasai seluruh Gaza rupanya menuai pertentangan di kalangan militernya sendiri. Petinggi serdadu Zionis keberatan dengan rencana tersebut karena khawatir terhadap respons rakyat mereka yang keluarganya ditahan oleh Hamas.
Para petinggi Pasukan Pertahanan Israel (IDF), salah satunya Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir dikabarkan segera memperingatkan pemerintahnya bahwa; "pendudukan Jalur Gaza akan menyeret Israel ke dalam lubang hitam."
Di kutipan dari The Time of Israel, pejabat keamanan Israel lainnya mengatakan perang di Gaza bisa hingga lima tahun lagi. Keluarga para sandera khawatir Hamas dapat membunuh orang yang mereka cintai, atau militer Israel secara tidak sengaja dapat membunuh mereka.
Beberapa keluarga sandera juga telah membunyikan alarm, menyatakan bahwa "perluasan operasi akan membahayakan para sandera yang masih hidup."
New York Time mengutip pernyataan Netanyahu kepada Channel Fox News sebelum rapat kabinet keamanan di Israel, bahwa ia berkeinginan menyingkirkan Hamas selamanya dari Gaza--sebuah wilayah yang membentang sepanjang 26 mil di pinggir pantai Palestina.
“Demi menjamin keamanan kami, kami bermaksud menyingkirkan Hamas di sana, membebaskan rakyat Gaza dan menyerahkannya kepada pemerintah sipil,” katanya.
Namun, Netanyahu menekankan, "Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan, tetapi kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan."
Netanyahu melanjutkan, Israel ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Arab dan membiarkan mereka memerintah dengan benar, "tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza."
Hamas menolak komentar tersebut, dan menuduhnya membalikan arah negosiasi gencatan senjata. Pernyataan Netanyahu muncul di tengah tekanan dunia internasional yang semakin meningkat, termasuk desakan sekutu lamanya agar segera mengakhiri perang yang hampir dua tahun di Gaza.
Para sekutu lama Israel, mulai dari Inggris, Prancis, Kanada meminta Zionis agar melakukan lebih banyak upaya untuk mengatasi krisis kelaparan di Gaza. Kemudian segera menyelesaikan negosiasi dengan Hamas untuk gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan tahanan di Israel.
Netanyahu juga mengatakan kepada sekelompok wartawan India yang berkunjung, seperti dilaporkan CNN, "Rencana kami bukanlah menduduki atau mencaplok Gaza. Tujuan kami adalah menghancurkan Hamas dan memulangkan para sandera kami, lalu menyerahkan Gaza kepada pemerintah sementara."
Sementara itu di lapangan, sampai sekarang Militer Israel mengklaim telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Gaza. Wilayah utama di luar kendali Israel adalah jalur pantai yang membentang dari Kota Gaza di utara hingga Khan Younis di selatan.
Aljazeera melaporkan dua juta lebih warga Palestina di Gaza berdesakan di tenda-tenda, tempat penampungan sementara, dan puing-puing apartemen di wilayah tersebut. Mereka berjalan jauh untuk mencari bantuan makanan. Banyak di antara pengungsi juga merupakan anak-anak dan orang tua.
Otoritas kesehatan Gaza mengatakan hampir 200 orang, termasuk 96 anak-anak, meninggal karena kelaparan, sementara penduduk yang kelaparan berjuang melawan segala rintangan agar mendapatkan makanan dari tempat pengiriman udara berbahaya dan pusat bantuan mematikan yang dijalankan oleh GHF (Gaza Humanitarian Fund).
Dalam situasi kelaparan akibat blokade Israel yang semakin ketat mencengkeram wilayah kantong itu, rumah sakit mencatat empat kematian lagi akibat "kelaparan dan kekurangan gizi" pada Kamis 07 Agustus 2025– dua di antaranya anak-anak – sehingga totalnya menjadi 197.
Di tengah situasi itu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan memberi Yerusalem lampu hijau untuk menguasai seluruh Gaza. Meskipun Trump tidak menjawab dengan tegas, ia mengatakan "Saya tahu Israel akan melakukan apa yang harus dilakukannya."
"Kami belum membahas hal semacam itu," lanjut Netanyahu, tetapi ia mengatakan AS dan Israel telah membahas tentang bantuan kemanusiaan menjelang operasi besar, dan beberapa prinsip, tetapi bukan rencana terperinci, untuk Gaza pasca-Hamas."
Editor:
