Arina.id - Gara-gara menyinggung kelaparan di Gaza dan mengecam strategi blokade bantuan yang dilakukan Israel, Syekh Muhammad Hussein, musfti besar Palestina dilarang masuk Masjid Al-Aqsa di Yerussalem Timur selama enam bulan oleh pemerintah Zionis.
Larangan tersebut terjadi setelah pada Jumat, 25 Juli 2025, Syekh Muhammad dalam khutbah Jumatnya mengkritik Israel dengan menyinggung masalah tersebut. Pada hari itu juga ia segera ditangkap oleh polisi Israel di bawah otoritas keamanan Yerussalem.
Selanjutnya pada Rabu kemarin, 06 Agustus 2025, Israel mengeluarkan pengumuman melarang Syekh Muhammad masuk Masjid Al-Aqsa selama sepekan yang kemudian diperpanjang selama enam bulan.
Pemerintah wilayah administratif Yerusalem menyatakan sang mufti kembali dipanggil oleh otoritas Israel pada 27 Juli 2025 dan dijatuhi larangan awal untuk memasuki Masjid Al-Aqsa selama satu pekan.
Seperti dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu, kondisi terkini tentara Israel telah membunuh lebih dari 61.000 orang di Gaza yang hampir setengahnya adalah perempuan dan anak-anak, dalam serangan mematikan sejak Oktober 2023.
Selain itu, tentara dan pemukim ilegal Israel juga telah membunuh sedikitnya 1.006 warga Palestina dan melukai lebih dari 7.000 orang dalam serangan di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki pada periode yang sama. Demikian laporan Kementerian Kesehatan Palestina.
Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam. Kaum Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount dan mengatakan itu lokasi dua bait suci Yahudi pada zaman kuno.
Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel tahun 1967. Israel kemudian mencaplok seluruh wilayah Yerusalem pada tahun 1980, sebuah tindakan yang hingga kini tidak diakui oleh komunitas internasional.
Amerika berencana ambil alih operasi bantuan di Gaza
Sementara itu, terkait bantuan bagi warga sipil Gaza, Amerika Serikat (AS) berencana mengambil alih. Seorang pejabat di pemerintahan Donald Trump menjelaskan pertimbangannya karena Israel dianggap tidak menangani upaya tersebut secara memadai.
Utusan AS Steve Witkoff dan Presiden Donald Trump membahas peran AS yang kian meningkat selama pertemuan mereka di Gedung Putih pada Senin malam. Pertemuan itu dilakukan setelah kunjungan Witkoff ke Gaza minggu lalu, di mana dirinya menghabiskan lebih dari lima jam untuk menilai kondisi di lapangan, demikian laporan Departemen Luar Negeri AS.
Trump, kata pejabat itu, sebenarnya tidak senang dengan rencana tersebut. Akan tetapi menurut dia tidak ada cara lain selain AS harus turun langsung menangani bantuan kemanusiaan di sana. Pemerintahan Trump membuat keputusan itu karena meyakini Israel belum menangani situasi tersebut secara memadai, kata seorang pejabat AS.
Pejabat itu menggambarkan kekhawatiran Trump yang semakin besar, dengan mengatakan: "Masalah kelaparan di Gaza semakin parah. Donald Trump tidak menyukainya. Dia tidak ingin bayi-bayi kelaparan."
Negara-negara Teluk seperti Qatar akan menyumbang dana. Sementara Yordania dan Mesir kemungkinan akan ikut berpartisipasi. Seorang pejabat Israel mengatakan Tel Aviv mendukung perluasan peran AS dalam operasi bantuan tersebut.
Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didirikan oleh Israel pada Februari 2025 dengan dukungan AS--yang kontroversial--itu saat ini mengelola distribusi bantuan di wilayah kantong Palestina tersebut. Sejak akhir Mei, saat yayasan itu mulai beroperasi, lebih dari 1.300 orang telah terbunuh saat mengakses bantuan.
Sementara itu, sedikitnya 188 orang, termasuk 94 anak-anak, telah meninggal karena kelaparan, dan lebih dari 61.000 orang tewas dalam perang genosida Israel sejak Oktober 2023.
Editor:
