Setiap kali militer bergerak terlalu jauh ke wilayah sipil, negara hampir selalu membayar mahal di sektor yang paling sensitif, yaitu ekonomi. Polanya berulang di banyak tempat dan lintas rezim. Dominasi militer hampir selalu dijual dengan janji stabilitas, percepatan keputusan, dan ketertiban politik. Akan tetapi, data empiris justru menunjukkan arah sebaliknya. Ketika aktor bersenjata menjadi pemain utama di luar fungsi pertahanan, kebijakan ekonomi menjadi tidak stabil, iklim investasi memburuk, dan distribusi kesejahteraan makin timpang.
Pakistan memberi contoh yang terang. Di negara itu, militer tidak hanya berperan sebagai institusi pertahanan, tetapi juga membangun jaringan bisnis luas melalui berbagai yayasan dan entitas yang berafiliasi. Sektor pupuk, energi dan gas, semen, makanan, hingga jasa keuangan berada dalam orbit kepentingan militer.
Pada saat yang sama, intervensi militer dalam politik membuat arah kebijakan ekonomi sering berubah mengikuti konfigurasi kekuasaan. Dampaknya terlihat pada indikator keras. Pada Mei 2023, inflasi tahunan Pakistan mencapai 37,97 persen. Sekitar 40 persen penduduk hidup dalam kemiskinan. Harga kebutuhan pokok melonjak dan krisis daya beli meluas. Stabilitas yang dijanjikan oleh dominasi struktur keras tidak berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi warga.
Penetrasi militer di ruang sipil juga berkorelasi dengan memburuknya iklim investasi. Ketika keputusan ekonomi dipengaruhi aktor yang tidak bekerja dalam kerangka pasar dan akuntabilitas sipil, risiko kebijakan meningkat. Investor membaca bukan hanya angka makro, tetapi struktur kekuasaan di balik kebijakan. Ketika struktur itu tidak transparan dan terlalu dipengaruhi aktor bersenjata, persepsi risiko ikut naik. Investasi pun menahan diri. Ekonomi kehilangan oksigen jangka panjang.
Sudan menunjukkan bentuk ekstrem dari proses yang sama. Sejak April 2023, konflik antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Rapid Support Force berubah menjadi perang terbuka antar faksi militer. Dampaknya bukan sekadar instabilitas politik, tetapi kehancuran sosial ekonomi. Lebih dari 150.000 orang meninggal dunia dan sekitar 12 juta warga mengungsi. Wilayah negara terbelah secara de facto antara dua kekuatan bersenjata dengan pusat komando berbeda. Di ruang seperti itu, pasar runtuh, produksi terhenti, dan sistem layanan dasar kolaps. Ketika militer menjadi pusat perebutan kuasa, negara berubah menjadi arena operasi, bukan arena kebijakan.
Sejumlah negara Afrika lain seperti Niger, Gabon, dan Burkina Faso juga menunjukkan pola serupa. Ketika militer masuk terlalu dalam ke politik dan administrasi sipil, aktivitas ekonomi domestik melemah dan kepastian regulasi menurun. Dominasi komando menggantikan tata kelola. Kebijakan menjadi instrumen kekuasaan, bukan instrumen pembangunan.
Dalam kerangka teoritis, pola ini sudah lama diperingatkan. Samuel Huntington dalam The Soldier and the State menjelaskan bahwa militer yang profesional hanya bisa bertahan jika dipisahkan tegas dari politik dan bisnis sipil. Ketika batas fungsi runtuh, militer berubah dari instrumen negara menjadi aktor kepentingan. Di titik itu, keputusan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi sektoral, tetapi oleh posisi dalam struktur komando. Ekonomi modern membutuhkan keahlian pasar, kalkulasi risiko, dan koreksi terbuka. Struktur indoktrinatif dan kepatuhan vertikal tidak dirancang untuk itu.
Pengamatan serupa juga muncul dari kajian hubungan internasional di Indonesia. Analisis akademik menunjukkan dua pola besar keterlibatan militer di ranah sipil. Pertama, militer dominan di politik untuk memburu rente dan mengamankan alokasi sumber daya tanpa menjadi pelaku bisnis langsung. Kedua, militer menjadi aktor politik sekaligus pelaku bisnis di sektor strategis seperti energi dan sumber daya alam. Pola kedua jauh lebih merusak karena menciptakan konflik kepentingan langsung. Aktor bersenjata sekaligus menjadi pemain pasar. Mekanisme kompetisi runtuh sejak awal.
Kasus Iran sering disebut berbeda, tetapi justru menegaskan variasi risiko. Di sana, Garda Revolusi memegang peran ekonomi besar di tengah rezim ideologis religius. Sektor minyak menjadi instrumen survival kekuasaan di bawah sanksi. Produksi sekitar empat juta barel per hari dengan konsumsi domestik sekitar satu setengah juta barel memberi ruang ekspor terbatas melalui jalur perantara. Energi menjadi alat bertahan rezim, bukan sekadar komoditas ekonomi. Struktur seperti ini mungkin bertahan, tetapi dengan biaya transparansi dan efisiensi pasar yang tinggi.
Hal yang sering dilupakan adalah bahwa perluasan peran militer di ruang sipil hampir selalu dimulai dengan alasan darurat, tetapi jarang berakhir ketika darurat selesai. Mandat sementara menjadi permanen. Penugasan teknis berubah menjadi posisi strategis. Elite sipil yang semula meminjam kapasitas militer justru berhenti membangun kapasitasnya sendiri. Ketergantungan institusional tumbuh pelan-pelan.
Dalam kajian kemunduran demokrasi modern, Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die menunjukkan bahwa erosi jarang terjadi lewat kudeta terbuka. Erosi terjadi lewat normalisasi penyimpangan kecil yang terus diulang. Penempatan figur militer di jabatan sipil disebut solusi praktis. Perluasan komando disebut kebutuhan teknis. Akumulasi keputusan kecil itu menggeser desain besar tanpa terasa.
Dalam konteks Indonesia, tren penempatan figur berlatar militer di sejumlah jabatan sipil dan penguatan struktur komando teritorial sering dijelaskan sebagai upaya memperkuat eksekusi kebijakan dan stabilisasi program. Secara administratif, tiap keputusan bisa dibenarkan. Namun secara komparatif global, pola akumulasinya perlu dibaca hati hati. Reformasi Indonesia justru dibangun di atas pemisahan fungsi pertahanan dan pemerintahan sipil. Pelajaran historisnya jelas. Pencampuran fungsi memperbesar risiko penyalahgunaan kuasa dan memperlemah akuntabilitas.
Pelajaran dari Pakistan, Sudan, dan berbagai negara lain menunjukkan satu garis keras. Dominasi militer di ruang sipil tidak pernah netral dampaknya bagi ekonomi. Stabilitas yang dijanjikan sering berubah menjadi distorsi kebijakan, rente, dan ketidakpastian pasar. Negara modern dibangun di atas pembagian fungsi, bukan penumpukan fungsi. Militer yang kuat diperlukan. Justru karena itu, perannya harus dijaga tetap spesifik. Ketika batas itu kabur, yang melemah bukan hanya demokrasi, tetapi juga kesejahteraan.
Editor:
