Arina.id - Ketegangan kawasan yang melibatkan Rusia Cs vs Amerika Cs kembali terjadi. Kali ini Rusia yang menggertak Amerika Serikat terkait uji coba nuklir. Sementara China terlibat ketegangan dengan Jepang terkait Taiwan.
Rusia, lewat juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov, menggertak Amerika Serikat (AS) dengan mengatakan akan "melakukan tindakan yang sesuai" jika Amerika Serikat melanjutkan uji coba senjata nuklirnya. Hal itu merespons Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mengatakan negaranya bersiap melakukan uji coba nuklir.
Rubio mengungkap, uji coba terbaru tersebut akan mencakup sistem peluncur, setelah Presiden Donald Trump pada 29 Oktober 2025 memerintahkan Departemen Pertahanan (Pentagon) segera memulai kembali uji nuklir. Namun Rubio tidak secara eksplisit memastikan bahwa AS mempertimbangkan untuk melakukan uji nuklir skala penuh.
"Jika kita menganggap ini sebagai konfirmasi bahwa AS menarik diri dari larangan pengujian (nuklir), maka ini menegaskan niat tersebut," kata Peskov, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 14 November 25.
Dia menilai langkah AS itu akan mengakhiri moratorium komprehensif yang telah berlaku. "Seperti yang dikatakan presiden kami, dalam hal ini, Rusia akan bertindak secara sesuai," kata Peskov.
Dia menambahkan bahwa perintah Presiden Vladimir Putin pada 5 November 2025 bukan untuk memulai persiapan uji coba, melainkan untuk mengumpulkan informasi dan menilai kelayakan persiapan itu.
Pesokv menegaskan Rusia tidak bisa berdiam diri ketika sistem pengendalian senjata nuklir melemah, sementara AS belum memberikan penjelasan menyeluruh tentang pernyataan mereka terkait rencana uji coba nuklir.
China semprot Jepang terkait Taiwan
Sementara itu di Asia, Kementerian Luar Negeri China mendesak agar Perdana Menteri (PM) Jepang Takaichi Sanae menarik pernyataan soal penggunaan kekuatan militer China atas Taiwan bisa menimbulkan situasi yang mengancam bagi Jepang.
"China dengan tegas menentang dan tidak akan menoleransi pernyataan semacam itu. Jepang harus segera memperbaiki kesalahannya dan mencabut pernyataan yang tidak berdasar tersebut. Jika tidak, segala konsekuensi yang timbul harus ditanggung oleh pihak Jepang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.
Pada awal November, PM Takaichi Sanae mengatakan pernyataannya tentang penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang" kemudian dalam rapat dengan majelis rendah parlemen Jepang, PM Takaichi kembali menyatakan bahwa hal tersebut adalah sikap resmi pemerintah sehingga tidak akan menarik pernyataan itu.
"Meskipun China melakukan démars dan protes keras, ia tetap menolak untuk mengubah arah dan menarik kembali pernyataannya. Pernyataan yang keliru tersebut sangat melanggar prinsip satu China," tambah Lin Jian, seperti dikutip dari Antara.
Lin Jian menyebut pernyataan PM Takaichi tersebut merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan internal China, tantangan terhadap kepentingan inti China sekaligus pelanggaran kedaulatan China. Jepang, kata Lin Jian melakukan banyak sekali kejahatan selama masa penjajahannya di Taiwan.
Selama seabad terakhir, militer Jepang telah melancarkan agresi lebih dari sekali dengan dalih 'situasi yang mengancam kelangsungan hidup' karena agresinya terhadap China telah menimbulkan penderitaan yang tak terkira bagi rakyat China, seluruh Asia, dan dunia.
"Apa yang sedang direncanakan PM Sanae Takaichi dengan menghidupkan kembali frasa 'situasi yang mengancam kelangsungan hidup'? Akankah Jepang mengulangi kesalahan militerismenya di masa lalu? Apakah Jepang mencoba sekali lagi memusuhi China dan orang Asia lainnya? Apakah Jepang mencoba menumbangkan tatanan internasional pasca Perang Dunia II?" ungkap Lin Jian.
Lin Jian menegaskan bahwa Taiwan adalah milik China dan bagaimana menyelesaikan masalah Taiwan dan mewujudkan reunifikasi nasional adalah urusan rakyat China sehingga pemerintah China tidak menoleransi campur tangan kekuatan eksternal apa pun.
"Upaya pemimpin Jepang untuk ikut campur dalam urusan lintas Selat merupakan penghinaan serius terhadap keadilan internasional, provokasi terang-terangan terhadap tatanan pasca-Perang Dunia II, dan pukulan telak bagi hubungan China-Jepang," tegas Lin Jian
Jika Jepang, kata Lin Jian, berani ikut campur dalam situasi lintas Selat, hal itu akan menjadi tindakan agresi dan pasti akan mendapat tanggapan tegas dari China.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
