Jakarta, Arina.id—Kebijakan seragam sekolah di Azerbaijan yang membatasi penggunaan jilbab memicu gelombang protes di dalam negeri dan mendapat sorotan internasional.
Aturan yang disebut pemerintah sebagai upaya menegakkan prinsip sekularisme itu menuai kritik karena dinilai membatasi kebebasan beragama, terutama bagi siswi dan guru Muslimah.
Amandemen aturan seragam siswa di lembaga pendidikan umum negeri tersebut tidak secara eksplisit menyebut jilbab atau hijab. Namun, regulasi itu melarang pakaian yang dinilai bertentangan dengan prinsip sekularisme negara.
Mengutip laporan Azerbaijani Press Agency (APA), pemerintah Azerbaijan menyatakan perubahan aturan tersebut bertujuan menyeragamkan ketentuan berpakaian di sekolah negeri. Pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, atau nilai moral nasional hanya diperbolehkan dalam acara perayaan tertentu dengan persetujuan Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan Azerbaijan.
Penerapan aturan itu dilaporkan berdampak langsung terhadap siswa dan tenaga pendidik yang mengenakan jilbab. Sejumlah sekolah negeri dilaporkan melarang mereka memasuki lingkungan sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Salah seorang guru, Zahra Hasanova, mengungkapkan kekecewaannya setelah dilarang mengajar karena mengenakan jilbab. Ia menilai keputusan mengenakan jilbab merupakan hak pribadi yang semestinya tidak ditentukan oleh pihak lain.
Rekaman video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan siswi menangis dan berpelukan dengan guru mereka setelah ditolak masuk kelas. Di sedikitnya dua sekolah umum, siswa dilaporkan memboikot kegiatan belajar sebagai bentuk protes dan solidaritas.
Jurnalis Lakukan Mogok Makan
Penolakan terhadap kebijakan tersebut juga muncul dari Polad Aslanov, seorang jurnalis Azerbaijan yang tengah menjalani hukuman penjara 13 tahun terkait kasus yang menjeratnya pada 2020.
Melalui pesan yang diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, Polad menyatakan melakukan mogok makan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya melanggar hak konstitusional warga negara.
Protes Meluas hingga Turki
Kebijakan Azerbaijan turut memicu reaksi di negara tetangganya, Turki. Ratusan demonstran dilaporkan berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes aturan tersebut dan mendesak pemerintah di Baku meninjau ulang kebijakannya.
Sejumlah aktivis dan pengamat di Turki membandingkan situasi itu dengan kebijakan pembatasan jilbab pada masa intervensi militer di Turki pada 1997. Saat itu, perempuan berjilbab menghadapi pembatasan akses ke perguruan tinggi dan pekerjaan di sektor publik.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev merespons tekanan tersebut dengan menegaskan pentingnya menghormati urusan dalam negeri negaranya. Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan pihak luar agar tidak mencampuri gaya hidup masyarakat Azerbaijan.
Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Azerbaijan merupakan negara sekuler dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kondisi tersebut membuat kebijakan pembatasan jilbab di sekolah memunculkan perdebatan mengenai batas penerapan sekularisme dan perlindungan kebebasan beragama.
Editor:
